KEMANA SUARA DAYAK DALAM PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA 2009 ?

Dari pengalaman politiknya, Orang Dayak termasuk suku bangsa yang paling “manut” (taat dan patuh) terhadap pemerintah yang berkuasa di Indonesia, baik sejak Koloni Cina (Lan Fang dan Monterado), Kesultanan Islam, Kolonial Belanda, Jepang, Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Soesilo Bambang Yudhoyono. Belum ada sejarah pemberontakan terhadap pemerintah yang berkuasa dikalangan Dayak. Dayak bukan tipikal suku bangsa yang suka memberontak, apalagi melepaskan diri dari negara. (bandingkan dengan Aceh, Maluku, Papua, Sulsel, DI TII, dll). Daya tekan kaum Dayak terhadap pemerintah rendah, karena memang budayanya memang begitu. Tidak heran, sejak kemerdekan hingga kini, tidak pernah satupun tokoh Dayak yang dipercaya sebagai pemimpin nasional Indonesia (baik Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, Ketua MPR, maupun pejabat tinggi negara di Jakarta). Bahkan untuk diangkat sebagai Pahlawan Nasional saja, sepuluh juta Dayak di Kalimantan hanya seorang saja (Djilik Riwut, mantan Gubernur Kalimantan Tengah), padahal tak terhitung tokoh Dayak menjadi korban keganasan penjajah kolonial karena melakukan perlawanan (Bandingkan dengan Pahlawan Nasional asal pulau lain di Indonesia). Ada apa ? karena, Dayak tidak pernah menuntut, Dayak taat dengan pemimpin (walaupun mereka tahu pemimpin itu tidak berpihak pada mereka, membuat mereka marginal, membuat mereka miskin, dll).
Pada Pemilu Presiden Langsung 2004, Kaum Dayak tampaknya lebih condong ke Megawati Soekarno Putri, terbukti perolehan suara Mega-Hasyim signifikan dikedua putaran Pilpres. Beberapa dasar yang disampaikan warga Dayak kepada figur Mega adalah bahwa Mega titisan Bapaknya, Alm. Soekarno, yang sangat dicintai Rakyat Dayak. Pada era Soekarno, Kaum Dayak berhasil mengangkat derajatnya dalam berbagai bidang, baik pendidikan, pemerintahan dan politik. Diera ini misalnya, Dayak mulai mengenal dan mengembangkan sekolah-sekolah dipedesaan, mereka juga mulai melirik pegawai negeri sipil. Beberapa jabatan politik juga berhasil diraih. “hutang” politik inilah yang dibayar Dayak kepada Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Sebagaimana diketahui, pasca Soekarno, Dayak kembali tenggelam dalam kubangan lumpur. Masuk PNS, Militer, sulit. Masuk di BUMN sulit, bahkan tanah mereka habis dikapling. Pejabat pemerintahan apalagi. Pokoknya sulit dibayangkan.
Minggu lalu, seorang warga Dayak dari pedalaman ketemu saya.
“siapa Presiden yang akan dipilih ?“
“Megawati”
“kenapa Mega ?”
“pada masa Megawati Presiden, harga karet stabil. Petani karet mampu hidup, artinya, Mega mampu menjaga pintu ekonomi rakyat miskin seperti kami”
“.../jfhghgkgkhgkhhjh”
Ya, itu alasan warga Dayak awam. Menarik sekali, kalau kita analisis. Dengan kesederhanaan, kemiskinannya, warga Dayak dapat melihat figur pemimpin Indonesia yang mampu menjaga taraf hidup mereka dikemudian hari. Dayak tidak menuntut lebih dari Presiden Indonesia, Dayak tidak menuntut lepas dari Negara Indonesia. Mereka hanya menuntut; kembalikan situasi ekonomi rakyat seperti masa Megawati, dimana harga karet tinggi sehingga para petani karet mampu berobat, mampu menyekolahkan anaknya dan mampu tersenyum bahagia !!!!

Read more »

Posted in: Dayak,Kalbar,Pilpres,Politik

SEJARAH PERPOLITIKAN DAYAK DI KALIMANTAN BARAT

Pembaca yang terhormat,agar sejarah politik Dayak di Kalimantan Barat terdokumentasikan, saya mencoba untuk merangkainya dari berbagai sumber. mudah-mudahan dapat dilengkapi oleh kawan-kawan peminat sejarah dan politik Dayak. mohon kritik dan sarannya serta masukan datanya dikirim via email ke saya. terima kasih.


22 Mei - 24 Juli 1894
Musyawarah Besar Tumbang Anoi di Desa Huron Anoi Kahayan Ulu Kalimantan Tengah. Para kepala adat se-kalimantan berkumpul dan sepakat untuk menghentikan “pengayauan” antar orang Dayak. Musyawarah ini disaksikan oleh pemerintah kolonial Belanda.

1919
Berdiri Sarikat Dayak di Kalimantan Tengah. Pendirinya M. Lampe, Philips Sinar, Haji Abdulgani, Sian L. Kamis, Tamanggung Toendan, Achmad Anwar, Hausman Baboe dan Mohamad Norman.

20 Agustus 1938
Sarikat Dayak diubah menjadi Pakat Dayak. Kantor pusat dipindahkan ke Kalimantan Selatan. Ketua umumnya sdr Mahir Mahar

13 Mei 1944
Deklarasi Angkatan Perang Majang Desa. Dari bulan April hingga Agustus 1944, terjadi Perang yang dikenal dengan Perang Madjang Desa di Embuan Kunyil, Kec. Meliau Kab. Sanggau. Pendirinya Temenggung Mandi/Pang Dandan, Menera alias Pang Suma, Agustinus Timbang,dkk

30 Oktober 1945
Berdiri Daya In Action (DIA) di Putussibau Kapuas Hulu Kalbar, didirikan oleh FC. Palaoensoeka,dkk dengan pastor moderator Pastor Adikarjana,SJ.

1 Nopember 1945
DIA diubah menjadi Partai Persatuan Daya (PD). Kantor pusat dipindahkan ke Pontianak. Tokoh-tokohnya antara lain Oevaang, AF Korak, Lim Bak Meng, Tio Kiang Sun, HM Sauk, FC Palaoensoeka.

Oktober 1946
NICA mendirikan sebuah Dewan Kalimantan Barat yang beranggotakan perwakilan dari 40 kelompok etnis, pegawai pemerintah dan seorang anggota dari masing-masing keswaprajaan yang baru dikukuhkan kembali. Letnan Gubernur Van Mook tampak menggunakan dewan ini sebagai batu loncatan untuk membuat negara sendiri di Kalimantan Barat seperti yang telah dilakukannya untuk negara Indonesia Timur di dalam kaitannya mendirikan Negera Indonesia Serikat (federasi)

12 Mei 1947
Karesidenan Kalbar diubah menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Melalui DIKB ini, para pengurus PD (Oevaang, AF Korak, Lim Bak Meng, Tio Kiang Sun, HM Sauk) diangkat menjadi anggota badan pemerintah harian (Dagelijhk Bertuur) Daerah Istimewa Kalimantan Barat.

13-15 Juli 1950
Kongres Pertama PD Se-Kalimantan Barat di Sanggau. Ketua Umum pertama PD: FC Palaoensoeka. Dalam upayanya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan colonial, PD mencanangkan program (dan kredo) pemberdayaan diri: “nasibmu terletak pada usahamu” (di usahamu letak nasibmu).

29 September 1955
PEMILU untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persatuan Daya (PD) memperoleh 146.054 suara atau 0,39% dan berhak mendapat 1 kursi DPR-RI.

15 Desember 1955
PEMILU anggota Konstituante. Persatuan Daya (PD) memperoleh 169.222 suara atau 0,45% dan berhak mendapat 3 kursi di Konstituante.

1 Maret 1956
Pengumuman Hasil Pemilu 1955. Berikut Hasil Pemilu 1955 di Kalbar: Persatuan Dayak 12 kursi, Masyumi 9 Kursi, PNI 4 kursi, NU 2 kursi, IPKI 1 kursi, PSI 1 kursi dan PKI 1 kursi. Total kursi yang tersedia 30 kursi.

1 Januari 1957
Propinsi Kalimantan Barat terbentuk berdasarkan UU No 25 Tahun 1956. Gubernur Pertama adalah AP. Afllus, periode 1957-1958 menyusul DA Yudadibrata pada periode 1958-1959.

13 Nopember 1958
Sidang I DPRD Kalbar yang menetapkan 3 calon Kepala Daerah yakni YC Oevang Oeray (PD), Musani A.Rani (Masyumi) dan Lumban Tobing (PNI). Melalui Keppres RI No 59 Tahun 1959, Oevang Oeray ditetapkan sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalbar. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dikeluarkanlah Penpres No.6/1959 tentang Bentuk, Susunan, Tugas dan Kekuasaan Pemerintah Daerah.

14 Nopember 1959
Sidang DPRD Tk I Kalbar, Oevang Oeray berhasil terpilih sebagai Gubernur KDH Tk.I Kalbar yang disahkan oleh Keppres No.465/1959, tanggal 24 Desember 1959 untuk periode 1 Januari 1960-12 Juli 1966.

5 Juli 1959
Dekrit Presiden, yang menyatakan pembubaran Konstituante dan berlaku kembali UUD’45. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

4 Juni 1960
Presiden membubarkan DPR-RI hasil Pemilu 1955 setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah.

1960-1966
Beraliansi dengan PNI, PD berhasil menempatkan orang-orangnya dipemerintahan, yakni:
1. Anggota konstituante (JC Oevang Oeray, A. Djelani, Wilibrodus Hitam yang meninggal dan digantikan Daniel, wedana Bengkayang).
2. DPR-RI (FC Palaunsoeka),
3. Gubernur (Oevang Oeray), dan
4. Bupati (MTH Djaman/Sanggau, GP Djaoeng/Sintang, Amastasius Syahdan/Kapuas Hulu dan Agustinus Djelani/Pontianak).

Bulan Juli 1966
Gubernur Oevang Oeray, digulingkan dari kekuasaannya karena dituduh orang Soekarno, karena posisinya di Partindo, sebuah partai politik yang didirikan Soekarno. Selain tokoh politik PD dihabisi pemerintah, banyak PNS Dayak yang diberhentikan dengan tuduhan terlibat PKI, sebuah partai yang mencoba melakukan KUDETA tahun 1965 di Jakarta dan membunuh jendral-jendral TNI Angkatan Darat

Menjelang tahun 1967
Oleh rezim Orde Baru, 4 Bupati orang Dayak dari PD juga diganti.

23 Maret 1985
Berdiri Dewan Adat Dayak Kab. Pontianak di SMP Anjungan Kab. Pontianak. Terpilih F. Bahaudin Kay sebagai Ketua Umum DAD.




9 Februari 1994
Pemilihan Bupati Sintang, Drs. LH Kadir kalah karena dibohongi Golkar. Disepanjang lereng Gunung Seha’ Kab. Landak ratusan massa Dayak memblokir jalan dan menebang pohon karena kecewa dengan Golkar.

12 Agustus 1994
Berdiri Majelis Adat Dayak Kalbar di Kota Pontianak. Terpilih sebagai ketua umum Yacobus F. Layang,SH, dan Sekretaris Umum DR. Piet Herman Abik M.App.Sc

1995
Pemilihan Bupati Kapuas Hulu, Yacobus F Layang,SH berhasil terpilih. Inilah Bupati pertama Orang Dayak pasca Persatuan Dayak (PD) atau selama pemerintah Orde Baru berkuasa.

13 Maret 1995
Dibentuk Pengurus Daerah Paguyuban Salus Populi Kalbar, yang diketuai Drs SM Kaphat, sebuah organisasi pengkaderan umat katolik dalam bidang politik.

1996/1997
Terjadi kerusuhan antar etnik Dayak dengan Madura di Sanggau Ledo Kabupaten Sambas (Sekarang Kabupaten Bengkayang), dan meluas di Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sanggau.

1998
Pemilihan Bupati Sanggau, Michael Anjioe terpilih sebagai Bupati Dayak ketiga di Kalbar. Terjadi aksi ribuan massa Dayak menolak Calon yang diusung Golkar (Drs Soemitro) dan menurunkan paksa ZA Baisuni (militer-madura) sebagai Bupati Sanggau.

5 Februari 1999
Pemilihan Bupati Pontianak, Drs. Cornelius Kimha, M.Si menjadi Bupati Dayak kedua di Kalbar. Terjadi pembakaran Gedung DPRD Mempawah oleh ribuan massa yang kecewa karena calonnya (Drs. Cornelis, Camat Menyuke, sekarang Gubernur Kalbar) tidak terakomodir partai politik di DPRD

1999
Terjadi kerusuhan antar etnik Melayu—Dayak dengan Madura di Kabupaten Sambas, meluas di Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang.

5 Desember 1999
Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Dayak Islam (IKDI) Kalbar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Pontianak. Organisasi ini diketuai oleh Drs. Husni Amanullah.

1999
Pemilihan MPR-RI Utusan Daerah Kalbar, dalam pemilihan, Dayak menuntut perimbangan 2:2:1 (2 Dayak, 2 Melayu dan 1 Tionghoa), namun perjuangan ini kandas dan aksi ribuan massa Dayak dibalas dengan serangan fisik oleh TNI dan Polisi terhadap massa yang mencoba membakar Gedung DPRD Propinsi Kalbar. Beberapa orang massa luka-luka.

1999
Drs. Yacobus Luna terpilih sebagai plt Bupati Bengkayang, Bupati Dayak keempat di Kalbar. Pemekaran Kabupaten Sambas. Dalam Pemilihan Bupati Bengkayang, Yacobus Luna berhasil terpilih untuk periode 2000-2005

2001
Gagal pada pemilihan Bupati Pontianak tahun 1998, Drs Cornelis, terpilih sebagai Bupati Landak, Bupati Dayak kelima di Kalbar. Pemekaran Kabupaten Pontianak tahun 2000. dalam pemilihan Bupati Landak, Drs Cornelis berhasil terpilih sebagai bu[ati periode 2001-2006.



2002
Drs Elyakim Simon Djalil, terpilih sebagai Bupati Sintang, Bupati Dayak keenam di Kalbar. Ada aksi-aksi massa Dayak yang menuntut agar Bupati harus Dayak

Mei 2003
Menghadapi Pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2003, GP Djaoeng, Mantan Bupati Sintang dimasa Partai Persatuan Dayak mengajak elit politik Dayak untuk bersatu (baca: KR No.93/Th.XII/Mei 2003)

18 November 2003
Blokade Bis disebadu sehubungan tidak adanya Calon Gubernur Dayak yang mandapat perahu partai politik di propinsi. Di Desa Sebadu dan Desa Garu Kab. Landak. Ribuan massa rakyat Dayak kecewa dan memblokir jalan serta menebang pohon. Aksi reda setelah Bupati Landak, Drs. Cornelis turun tangan dan mengajak massa untuk berhenti beraksi jalanan. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelompok Dayak tidak terwakili (semua menjadi Calon Wakil Gubernur)

9 April 2004
PEMILU Legislatif. Berikut perolehan kursi DPRD Propinsi Kalbar: Golkar 14 Kursi, PDIP 10 Kursi, PPP 8 Kursi, PD 7 Kursi, PAN 4 Kursi, PKS 2 Kursi, PDS 3 Kursi, PBR 2 Kursi, Merdeka, PDK, PKB,PNBK dan PKPB masing-masing 1 kursi. Total kursi di DPRD Propinsi 55 Kursi. 15 kursi diantaranya diisi oleh anggota DPRD Propinsi Kalbar dari etnis Dayak yang tersebar pada 6 partai politik yakni: PDIP, Golkar, P. Demokrat, P. Merdeka, PDK dan PDS.

2005
Pasca Pemilu 2004, sistem Pemilihan Kepala Daerah berubah menjadi Pemilihan Langsung oleh Rakyat (PILKADA) berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 6 Tahun 2005. Syarat calon adalah diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan suara minimal 15%

26 Juli 2005
Berdiri secara resmi Pergerakan Cendekiawan Dayak (PCD) Kalbar sebagai wadah alternatif perjuangan politik orang Dayak. PCD bercita-cita mengumpulkan seluruh sumber daya lokal, nasional dan internasional untuk Kemajuan dan Perjuangan Politik Orang Dayak di Kalimantan. Tokoh-tokohnya Ir. Kristianus Atok, Ir. Dominikus Baen, Surianata S.Pd, Drs. Stevanus Buan, Yohanes Supriyadi, SE, Agustinus, S.Pd, Mikael, SH, Frans Ateng, SE, Lempeng, S.Pd, dll

2005
Pilkada Sintang, terpilih Drs. Milton Crosby, M,Si. (Dayak) Sebagai bupati (Gabungan Partai Politik)

2005
Pilkada Bengkayang, terpilih Drs. Yacobus Luna M.Si (Dayak) sebagai Bupati (PDI Perjuangan)

2005
Pilkada Sekadau, terpilih Simon Petrus,S.Sos (Dayak) sebagai Bupati (Gabungan Partai Politik)

2005
Pilkada Melawi, terpilih Drs. Suman Kurik,MM (Dayak) sebagai Bupati (Gabungan Partai Politik)

2006
Pilkada Landak, terpilih Drs. Cornelis,MH (Dayak) sebagai Bupati (PDI Perjuangan)

2007
Pilkada Gubernur Kalbar periode 2008-2013 yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2007. Dalam Pilkada ini, Golkar dan PDIP secara otomatis dapat mencalonkan kadernya sebagai Calon Gubernur Kalbar karena melewati 15% dari total suara hasil Pemilu 2004. Golkar mengajukan pasangan Usman Jafar dengan LH Kadir, Sedangkan kandidat di PDIP adalah Drs. Cornelis,MH (Ketua DPD PDIP Kalbar yang juga Bupati Landak). Koalisi Partai Demokrat mengajukan Usman Sapta/ Ignatius Liong, dan partai non parlemen mengajukan Akil Mochtar/AR Mecer. Dari keempat kandidat Gubernur Kalbar tersebut diatas, hanya satu (1) dari kalangan etnis Dayak yakni Drs. Cornelis,MH.

2008
Tanggal 14 Januari 2008, telah dilantik Drs Cornelis MH dan Christiandy Sanjaya sebagai Gubernur Kalbar dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2008-2013.

Read more »

Posted in: Borneo,Dayak,Kalbar,Politik,Sejarah